Kata Cilegon Pemkot Gelar Kota Tangerang terus berkomitmen meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Pemkot Tangerang menggelar Pelatihan Legal Drafting dan Perencanaan bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Kegiatan ini berlangsung di Grha Bhakti Karya, Modernland, dari 10 Juni sampai dengan 12 Juni 2025.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, dalam sambutannya saat membuka acara, menegaskan bahwa ASN memegang peran kunci dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran serta sesuai dengan koridor hukum. “Pelatihan legal drafting dan perencanaan ini sangat penting.

Baca Juga: Pemilu 2024 Bakal Jadi Ujian Berat Parpol Local Di Aceh
Lebih lanjut, Maryono mengingatkan para peserta untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menyusun produk hukum serta dokumen perencanaan.
Dengan agenda itu, Pemkot Tangerang optimistis akan semakin banyak lahir kebijakan yang tepat, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang
Pemkot Gelar Materi Pelatihan
Materi yang disampaikan meliputi:
-
Prinsip dan teknik legal drafting
-
Tahapan penyusunan peraturan daerah dan peraturan wali kota
-
Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah
-
Kajian hukum terhadap kebijakan publik
-
Perencanaan pembangunan daerah berbasis data
-
Evaluasi dan pengendalian regulasi daerah
Respons Positif Peserta
Banyak peserta menyambut baik kegiatan ini.
“Selama ini kami sering terlibat dalam penyusunan peraturan teknis, namun belum terlalu memahami sisi hukumnya. Pelatihan ini membuka wawasan baru dan sangat aplikatif untuk tugas kami di lapangan,” katanya.
Harapan ke Depan
“Legal drafting bukan hanya sekadar merangkai kata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, struktur norma, dan kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kami ingin seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang utuh agar setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan aplikatif,” ujarnya.Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah ini diikuti oleh puluhan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Fokus utama dari pelatihan ini adalah memperkuat pemahaman teknis dan yuridis dalam proses penyusunan produk hukum daerah, serta memberikan pembekalan tentang prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang sistematis dan terukur.